Anggaran Beasiswa Siswa SMA/SMK Swasta Dikembalikan

8
Loading...


Suasana rapat kerja membahas masalah pendidikan di Bali.(BP/rin)

DENPASAR, BALIPOST.com – Beasiswa untuk siswa SMA/SMK swasta hendak kembali dianggarkan pada APBD Provinsi Bali. Paling akhir, Pemprov Bali menganggarkannya dalam 2016 kemudian sebelum akhirnya ‘hilang’ dalam 2017, 2018, dan tergolong dalam APBD Induk 2019 ini.

“Kami hendak masukkan di anggaran perubahan tahun 2019. Kini telah Februari, berarti 5 bulan lagi,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta usai memimpin Rapat Kerja Penanganan Masalah-permasalahan Pendidikan di Provinsi Bali, di Ruang Rapat Baleg DPRD Bali, Senin (11/2).

Parta mengaku baru menyadari beasiswa untuk siswa sekolah swasta belum dianggarkan sesudah APBD Induk 2019 diketok palu. Kenyataannya, pihaknya telah mengusulkan dan ternyata nggak masuk pada APBD. Sementara sekolah negara telah menemukan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang nggak didapat sekolah swasta pada bentuk beasiswa.

“Ya sudahlah, jadi kami anggarkan di APBD Perubahan. Besarannya sesuai dengan jumlah siswa, kelak kan sudah ada hitung-hitungannya. Apa Rp 1 juta, Rp 2 juta atau Rp 1,5 juta per orang,” jelas Politisi PDIP ini.

Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan, besaran anggaran beasiswa yang kelak diusulkan tentu menurut kajian dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Semisal apa SOP-nya, mekanismenya, dan siapa yang hendak memperoleh beasiswa nantinya disesuaikan dengan aturan diatasnya. Seperti, peraturan menteri atau peraturan semisalnya.

“Kami lihat anggaran di provinsi. Jika beasiswa kan kebanyakan Juni-Juli tahun anggaran baru, apa dapat kami di Induk 2020 atau paling cepet di Perubahan 2019. Tidaksengaja mekanismenya kan waktu berjalan,” katanya.

Ika Putra memastikan anggaran untuk beasiswa hendak disiapkan sebab adalah bagian dari software prioritas gubernur. Terlebih, RPJPD dan RPJMD pun telah diketok palu sehingga sudah menjadi visi dan tugas daerah Bali.

Selain problem beasiswa, rapat kerja pun membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk lekas mensosialisasikan Permendikbud Nomor.51 Tahun 2018. “Jangan terulang lagi penerimaan siswa semisal tahun kemudian yang ribut itu. Sosialisasikanlah sejelas-jelasnya dari kini kepada sekolah, guru, penduduk, orang tua murid,” jelasnya.

Parta melihat masuk sudah ada jalur yang berpotensi mengakibatkan problem semisal tahun kemudian. Diantaranya, domisili dan minimnya kuota untuk jalur prestasi. Mengingat tahun ini, PPDB tetap berbasis zonasi dengan Kartu KK yang dicetak setahun sebelum PPDB atau surat keterangan domisili yang menerangkan calon peserta didik telah setahun tinggal di daerah itu.

Jalur zonasi tergolong di dalamnya jalur miskin dan inklusi dijatah 90 persen. Selain itu kuota 10 persennya lagi terbagi untuk jalur prestasi 5 persen dan jalur perpindahan orang tua 5 persen. Calon peserta didik yang hendak masuk melalui jalur prestasi mesti di luar zonasi untuk menghapus kasta sekolah. Sedangkan, pemerintah daerah pun dilarang membuka jalur di luar jalur yang telah ditetapkan pada Permendikbud. Semisal contohnya kebijakan jalur piagam Pesta Kesenian Bali (PKB) yang dibuka ditengah-tengah proses PPDB tahun kemudian. Lalu, pemerintah pusat pun melarang adanya penambahan rombel yang melebihi ketentuan Permendikbud. (rindra/balipost)

 

 

Loading...
Loading...