Kisah Mahasiswa Miskin Gugat Komersialisasi Pendidikan ke MK

9
Loading...


Jakarta, CNN Indonesia — Asa Reza Aldo Agusta untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi pupus. Tingginya harga pendidikan menciptakan ya hanya dapat memendam keinginannya itu.

Maklum, Reza berasal dari keluarga simple. Orang tuanya hanya dapat menghidupi keluarganya untuk keperluan sehari-hari. Sementara untuk duit kuliah, nggak sudah ada alokasi anggaran untuk itu.

Tidak dapat kuliah, lepas SMA, Reza memilih untuk bekerja supaya dapat menghidupi diri sendiri dan menolong orang tuanya. Reza memilih bekerja di semacam pabrik otomotif dan menyambi menjadi sopir ojek online.

Tetapi ketika itu keinginannya untuk kuliah terus terpatri. Sambil bekerja, ya cari info beasiswa. 

Beasiswa akhirnya didapat sehingga ya dapat kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Di kampung, Reza tidak hanya belajar tetapi pun aktif di organisasi kemahasiswaan. Suatu hari ya mendapatkan pasal tentang pendidikan di UU Perdagangan.

Akhirnya dibantu dengan kenalannya, Reza memberanikan diri untuk mengajukan uji materi ke MK.

“Aku bukan dari keluarga yang bisa sehingga nggak simple buat aku untuk mengakses pendidikan,” kata Reza di kawasan Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Berdasarkan Reza, penempatan jasa pendidikan pada beleid itu menyalahi kodrat pendidikan itu sendiri. Ya menilai pendidikan jadi bersifat terlalu komersial.

“Artinya pendidikan menjadi profit oriented atau komersil, dan yang semestinya ialah bahwa pendidikan itu hak buat semua orang dan semua orang berhak memperoleh pendidikan, bukan hanya orang yang ekonominya lebih tinggi,” kata Reza.

Pada Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perdagangan yang digugat Reza, disebutkan bahwa jasa pendidikan tergolong jasa yang dapat diperdagangkan bersama jasa bisnis; distribusi; komunikasi; lingkungan hidup; keuangan; kesehatan dan sosial; rekreasi, kebudayaan, dan olahraga; pariwisata; transportasi; dan jasa semisalnya.

Leonard Arpan, kuasa hukum Reza, menyampaikan pihaknya setidaknya mengumpulkan lima asas yang bisa mereka jadikan landasan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama ialah frasa ‘jasa perdagangan’ pada UU Perdagangan nggak menyebut rincian tertentu sehingga berpotensi terjadi komersialisasi di semua sektor pendidikan.

Berikutnya berdasarkan Leonard ialah potensi dualisme pada pengaturan pendidikan seiring keberadaan UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Pendidikan Tinggi yang telah sudah ada. Ketiga, pasal bermasalah barusan bisa mengakibatkan problem yang di satu sisi bertanggung jawab mengurusi pendidikan, tetapi di sisi lain memperlakukannya sebagai komoditas perdagangan. Poin berikutnya ialah menempatkan pendidikan sebagai barang privat.

“Kelima, menciptakan pendidikan dasar sebagai barang private berpotensi melepaskan tanggung jawab negeri guna melaksanakan pembiayaan terhadap pendidikan,” kata Leonard.

Leonard menyampaikan pendaftaran gugatan mereka baru saja diterima oleh MK. Bukti-bukti sudah mereka siapkan. Hendak namun, mereka masuk cari ahli-ahli yang bisa menguatkan uji materi ini.  (bin/sur)

Loading...
Loading...