Rawan Komersialisasi Pendidikan, Mahasiswa Ini Ajukan Uji Materi UU Perdagangan – Kompas.com

10
Loading...


JAKARTA, KOMPAS.com – Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta bernama Reza Aldo Agusta mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 4 ayat (2) itu memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang dapat diperdagangkan.

Berdasarkan Reza, sudah ada potensi pelanggaran terhadap hak atas akses pendidikan warga negeri.

“Kenapa aku melaksanakan judicial review UU Perdagangan? Berangkat dari latar belakang pribadi aku, aku bukan dari keluarga yang bisa sehingga nggak simple buat aku untuk mengakses pendidikan. Sesudah lulus SMA aku nggak bisa langsung kuliah sebab keterbatasan harga,” kata Reza pada konferensi pers bersama tim kuasa hukumnya, di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Baca pun: 12 Macam Jasa Ini Pun Diatur pada UU Perdagangan, Apa Saja?

Ya pun mengaku mesti bekerja dan menabung untuk menemukan harga kuliah.

Reza pernah menjadi buruh di pabrik otomotif. Ketika ini, ya menjadi salah satu pengemudi ojek online. Ya bersyukur harga kuliahnya ketika ini ditopang oleh beasiswa.

“Dari situ aku melihat pada Undang-Undang Perdagangan ini nggak ideal sebab menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa yang bisa diperdagangkan. Artinya, pendidikan menjadi profit oriented yang semestinya ialah pendiidikan itu hak buat semua orang, dan semua orang berhak memperoleh pendidikan,” kata Reza.

Ya berharap, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d itu dapat dibatalkan oleh MK.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Leonard Arpan, menyampaikan, pihaknya memutuskan menolong Reza sebab adanya kekhawatiran yang beralasan dan dapat diterima.

“Sesudah dia berkonsultasi dan ketemu pun dengan aku ke kantor. Kita mengiyakan menempuh jalan ini, jadi kita dapat bantu Reza. Kita pun lihat idenya pastinya feasible dan pakai sense untuk kebaikan di sektor pendidikan,” kata dia.

Baca pun: Transaksi Online Pun Diatur pada UU Perdagangan

Leonard mengemukakan, sudah ada lima asas terkait permohonan uji materi ini.

Pertama, kata dia, Pasal 4 ayat (2) huruf d menempatkan jasa pendidikan secara keseluruhan sebagai komoditas perdagangan.

“Kedua, itu pasal yang kita uji itu objeknya membuat dualisme sistem pendidikan, sebab kami pun telah memiliki Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, ini memunculkan konflik antara tanggung jawab negeri, pada bidang pendidikan dengan perdagangan,” ujar Leonard.

Keempat, lanjut Leonard, Pasal 4 ayat (2) huruf d berpotensi menjadikan pendidikan sebagai barang privat. Masalah itu berpotensi menjauhkan akses penduduk terhadap pendidikan.

“Kelima, menciptakan pendidikan sebagai barang privat berpotensi melepaskan tanggung jawab negeri guna melaksanakan pembiayaan terhadap pendidikan,” kata dia.

Leonard memaparkan, ke depannya, tim kuasa hukum bersama Reza hendak menunggu agenda persidangan.

“Kami pun waktu mempersiapkan. Kita telah mengajukan bukti-bukti tertulis pastinya. Tetapi kita lagi mencari ahli-ahli yang dapat mendukung permohonan ini. Kami masuk jajaki,” lanjut Leonard.

Loading...
Loading...